TUGAS UTAMA :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

 

FUNGSI :

      1. Wawasan Kebangsaan & Ketahanan Nasional:

Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI.

      2. Persatuan & Kesatuan:

Pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

      3. Kerukunan Masyarakat:

Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

      4. Penanganan Konflik Sosial:

Pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

      5. Koordinasi Antar-Instansi:

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah.

      6. Demokrasi:

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

      7. Urusan Pemerintahan Non-Vertikal:

Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.